.png "Redaksi")
Advertisement
Oleh: Rozal Nawafil, S.Tr.IP
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) merupakan organisasi Islam yang tumbuh dari mata air keulamaan Sumatra, berakar kuat pada tradisi madrasah dan surau yang diwariskan para ulama Syafi‘iyah. Didirikan pada 5 Mei 1928 di Candung, Minangkabau, PERTI sejak mula meneguhkan dirinya sebagai wadah tarbiyah dan penjaga kesinambungan ajaran Ahlussunnah wal Jama‘ah menurut manhaj ulama—Asy‘ariyah dalam aqidah, mazhab Syafi‘i dalam fiqih, serta menempuh jalan tasawuf dan thariqat mu'tabarah sebagai suluk pembinaan akhlak dan adab keilmuan.
Dalam lintasan sejarahnya, PERTI tidak lahir sebagai gerakan reaktif terhadap modernitas, melainkan sebagai ikhtiar sadar para ulama untuk menata pendidikan Islam secara beradab dan bersanad. Surau dan madrasah diposisikan bukan semata ruang belajar, tetapi sebagai pusat pembentukan keilmuan, spiritualitas, dan kepemimpinan umat. Di sana, kitab-kitab turats diajarkan secara berjenjang, adab murid dijaga melalui talaqqi, dan nilai tasawuf dihidupkan sebagai penyangga fiqih dan aqidah. Tradisi inilah yang menjadikan PERTI tampil dengan watak keulamaan yang tenang, kokoh, dan berakar kuat pada otoritas ilmu, bukan pada hiruk-pikuk wacana sesaat.
Syekh Sulaiman ar-Rasuli dan Kelahiran PMTI (1928–1930)
Tonggak sejarah PERTI bermula dari Pertemuan Ulama-Ulama Besar yang diselenggarakan di Candung pada 5 Mei 1928 atas inisiatif Maulana Syekh Sulaiman ar-Rasuli. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah ulama besar, antara lain Maulana Syekh Abbas Qadhi Ladang Laweh, Maulana Syekh Muhammad Jamil Jaho, Maulana Syekh Abdul Wahid as-Shalihi Tabek Gadang, dan Maulana Syekh Arifin al-Arsyadi Batuhampar.
Selain itu, hadir pula beberapa ulama muda, diantaranya Buya Sulthani Abdullah dan Buya Damrah Al-Arsyadi sebagai wakil MTI Canduang, Buya Mansur Datuk Nagari Basa sebagai wakil MTI Jaho, serta Buya Rusli dan Buya Syarkawi Abdul Wahid sebagai wakil murid MTI Tabek Gadang.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Maulana Syekh H. Sulaiman ar-Rasuli. Dalam sidang, para ulama membahas urgensi mempertahankan i‘tiqad Ahlussunnah wal Jama‘ah dan mazhab Syafi‘i, serta menyepakati gagasan pembaruan sistem pendidikan kaum tua dengan mengubahnya menjadi Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI). Pada tahap awal, didirikan MTI Canduang, MTI Jaho, MTI Tabek Gadang, dan MTI Batuhampar.
Sebagai wadah pemersatu madrasah-madrasah tersebut, para ulama sepakat membentuk organisasi bernama Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (PMTI). Maulana Syekh Sulaiman ar-Rasuli kemudian ditunjuk sebagai Direktur Pendidikan PMTI.
Seiring berkembangnya MTI di berbagai daerah, Inyiak Canduang kembali menghimpun para ulama kaum tua dalam Konferensi Besar yang diselenggarakan di Surau Tangah, MTI Canduang, pada 19–20 Mei 1930. Konferensi ini menjadi langkah penting dalam memperluas peran organisasi dari lingkup pendidikan menuju persatuan ulama dan umat.
Kepemimpinan Buya Sulthani, Perubahan Nama Menjadi PTI, dan Penataan Struktur (1930–1931)
Untuk menindaklanjuti hasil Pertemuan Canduang 1928, Maulana Syekh Sulaiman ar-Rasuli kembali mengundang para ulama kaum tua dalam suatu Konferensi Besar para ulama kharismatik se-Ranah Minang pada 19 Mei 1930 di MTI Canduang. Maulana Syekh Sulaiman ar-Rasuli kemudian bertindak sebagai pimpinan sidang.
Konferensi tersebut ditutup dengan Rapat Umum Besar pada 20 Mei 1930 di Pasar Baso, Agam. Rapat ini dihadiri oleh para pembesar pemerintahan Luhak Agam, Asisten Residen Bukittinggi, Demang Bukittinggi, Asisten Demang Baso, serta seluruh ulama peserta konferensi, antara lain Syekh Khatib Ali Padang, Syekh Abbas Qadhi Ladang Laweh, Syekh Muhammad Jamil Jaho, Syekh Arifin al-Arsyadi Batuhampar, Syekh Abdul Majid Koto Nan Gadang, Syekh Abdul Wahid as-Shalihi Tabek Gadang, Syekh Jalaluddin Sicincin, Syekh Muhammad Yunus Tuanku Sasak, Tuanku Alwi Koto Nan Ampek, Syekh Makhudum Tanjung Bingkung Solok, Syekh Adam Palembayan, Syekh Muhammad Zain Simabur, Syekh Hasan Basri Maninjau, Syekh Muhammad Said Bonjol, Syekh Ahmad Baruah Gunuang-Suliki, dan Buya Muhammad Sutan Sulaiman.
Melalui Rapat Umum Besar Candung tahun 1930 tersebut, PMTI resmi ditingkatkan menjadi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PTI). Perubahan nama ini menandai perluasan visi organisasi: tidak hanya sebagai perkumpulan madrasah, tetapi sebagai persatuan ulama dan pendidik Islam.
Pada periode ini, struktur kepengurusan mulai ditata secara lebih sistematis, Buya Engku H. Sulthani Abdullah Datuk Rajo Dubalang ditunjuk sebagai Ketua Umum (Voorzitter Hofdbestuur), Syekh Engku Mudo Alwi Koto Nan Ampek sebagai Wakil Ketua Umum (Vice Voorzitter), Engku Tuanku Mudo Ghazali Pakiah Canduang-Tilatang sebagai Sekretaris Jenderal (Secretaris Hoofdbestuur), Engku Mudo Marah sebagai Wasekjen (Vice Secretaris), dan Buya Engku HMS Sulaiman Bukittinggi sebagai Bendahara Umum (Penningmeester).
Adapun para maulana pendiri ditempatkan sebagai Dewan Penasihat (Adviseuren), yang berisi Maulana Syekh Sulaiman ar-Rasuli (Ketua Dewan Penasihat), Maulan Syekh Muhammad Jamil Jaho, Maulana Syekh Abdul Wahid ash-Shalihy, Maulana Syekh Abbas al-Qadhi, dan Maulana Syekh Arifin al-Arsyadi.
Untuk pertama kali, susunan kepengurusan Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah ditetapkan untuk masa kerja selama satu tahun. Hal ini untuk memudahkan segala penyesuaian dengan keadaan dan kehendak umat. Disepakati saat itu, setelah selesai masa kerja selama satu tahun, akan diadakan pembaruan yang disesuaikan dengan keadaan dan tuntutan organisasi.
Hal lain yang disepakati dalam rapat besar ini adalah menetapkan tanggal 5 Mei 1928 sebagai hari lahir Persatuan Tarbiyah Islamiyah serta menetapkan sepuluh orang ulama sebagai pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yaitu:
- Syekh Sulaiman ar-Rasuli Canduang,
- Syekh Abbas al-Qadhi Ladang Laweh,
- Syekh Muhammad Jamil Jaho,
- Syekh Abdul Wahid ash-Shalihi Tabek Gadang,
- Syekh Muhammad Arifin al-Arsyadi Batuhampar,
- Syekh Khatib Muhammad Ali Padang,
- Syekh Alwi Koto Nan Ampek Payakumbuh,
- Syekh Jalaluddin Sicincin,
- Syekh Abdul Majid Koto Nan Gadang Payakumbuh,
- Syekh Makhudum Solok.
Masa Syekh Abdul Majid Koto Nan Gadang dan Orientasi Nasionalisme (1931–1934)
Pada 9–13 Mei 1931 diselenggarakan Rapat Besar PTI di Batuhampar yang menghasilkan keputusan penting berupa pergantian kepemimpinan Pimpinan Pusat. Jabatan Ketua Umum yang sebelumnya dipegang oleh Buya Sulthani Abdullah diserahkan kepada Syekh Abdul Majid Koto Nan Gadang, sementara jabatan Sekretaris beralih dari Tuanku Fakih Ghazali kepada Syahruddin Marajo Dunia.
Pada periode ini, PTI mulai memikirkan posisi dan perannya dalam skala yang lebih luas, tidak lagi terbatas pada wilayah Minangkabau. Orientasi organisasi perlahan diarahkan pada penguatan jaringan pendidikan Islam dan konsolidasi umat di tingkat nasional.
Melalui Kongres I PTI di Koto Nan Ampek, Payakumbuh Barat, Payakumbuh pada 22–26 Mei 1932, kepengurusan Syekh Abdul Majid dikukuhkan secara resmi, diputuskan pula perubahan nama organisasi menjadi Persatuan Pendidikan Islam Indonesia (PPII). Perubahan ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan gerakan pendidikan Islam hingga ke tingkat nasional, sekaligus menegaskan keterlibatan organisasi dalam dinamika kebangsaan yang sedang tumbuh.
Meskipun nama berubah, ruh Tarbiyah Islamiyah tetap dijaga. Syekh Sulaiman ar-Rasuli tetap berperan sebagai Ketua Dewan Penasihat, memastikan bahwa arah ideologis dan keilmuan organisasi tidak menyimpang dari prinsip awal Tarbiyah Islamiyah.
Namun, dalam praktiknya, penggunaan nama PPII dirasakan kurang merepresentasikan identitas historis dan kultural Tarbiyah Islamiyah. Selain itu, penggunaan kata “Indonesia” dalam nama organisasi menimbulkan kecurigaan pemerintah Hindia Belanda. Pasca-kongres, seluruh pimpinan pusat PPII dipanggil oleh Asisten Residen Lima Puluh Kota, yang menyatakan akan melaporkan perubahan nama tersebut kepada Residen Sumatra Barat di Padang.
Akibatnya, pemerintah kolonial yang semula memandang organisasi ini sebagai organisasi sosial-keagamaan, mulai menganggapnya sebagai organisasi politik. Situasi ini menyebabkan ruang gerak pengurus menjadi terbatas. Di sisi lain, sebagian maulana pendiri yang tidak sepakat dengan perubahan arah organisasi memilih mengundurkan diri. Kombinasi faktor eksternal dan internal ini menyebabkan stagnasi dalam tubuh PPII.
Buya Rusli Abdul Wahid, Munculnya Organisasi Lokal PERTI (1934–1937)
Kondisi stagnasi yang dialami PPII mendorong lahirnya inisiatif baru di tingkat lokal. Di wilayah Lima Puluh Kota, muncul sebuah organisasi bernama Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang pada mulanya merupakan organisasi tarekat dengan nama At-Tarbiyah ash-Shufiyah al-Islamiyah, didirikan di Suliki oleh Syekh Abdullah Padang Kandis.
Organisasi ini pada awalnya tidak memiliki hubungan struktural dengan PTI yang didirikan di Canduang. Namun, atas anjuran dan kesepakatan para ulama terkemuka, serta dengan restu Maulana Syekh Abdul Wahid ash-Shalihi, dibentuklah organisasi Tarbiyah Islamiyah di Lima Puluh Kota dengan Buya H. Rusli Abdul Wahid sebagai Ketua.
Dalam sidang pertamanya yang diselenggarakan di Surau Gading, Kenegerian Mungka–Suliki, organisasi tersebut sepakat menggunakan nama Persatuan Tarbiyah Islamiyah, disingkat PERTI, bukan lagi PTI. Dari segi sifat, PERTI tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai organisasi persekolahan, melainkan ditingkatkan menjadi organisasi sosial-keagamaan dengan tiga bidang pengabdian utama yaitu pendidikan, dakwah, dan amal sosial.
Sekretariat sementara ditetapkan di Surau Baru, Mungka–Suliki. Susunan pengurus menetapkan Buya H. Rusli sebagai Ketua, dibantu H. Syarkawi Abdul Wahid sebagai Wakil Ketua. Dewan Penasihat diisi oleh Maulana Syekh Abdul Wahid ash-Shalihi, Syekh Abdullah Padang Kandis, H. Muhammad Jamil Sa‘adi, serta ulama-ulama terkemuka lainnya.
Pada 28 Januari 1934 / 12 Syawal 1352 H, PERTI yang dipimpin Buya Rusli Abdul Wahid secara resmi dideklarasikan di Surau Baru Mungka. Organisasi ini dengan cepat memperoleh sambutan luas, khususnya di wilayah Mungka, Suliki, dan Payakumbuh. Dalam kurun waktu dua tahun, jumlah anggota PERTI tercatat mencapai lebih dari 7.000 orang, baik laki-laki maupun perempuan.
Pada bulan Mei 1937, dilaksanakan Konferensi ke-I di Kenegerian Mungka dengan mengundang para maulana dan tokoh pendiri serta pemimpin organisasi PTI. Konferensi berlangsung meriah dan disemarakkan oleh pawai drumband Kepanduan Al-Anshaar, barisan pelajar dari berbagai MTI, serta berbagai perlombaan dan pertunjukan. Hal ini menunjukkan wajah PERTI sebagai organisasi keagamaan yang moderat, terbuka, dan dinamis.
Dalam konferensi tersebut, Maulana Syekh Abbas Qadhi Ladang Laweh mengusulkan agar PERTI Mungka–Suliki ditingkatkan statusnya menjadi Pengurus Besar Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang berpusat di Bukittinggi, sekaligus menggantikan kepengurusan PPII yang sedang mengalami kevakuman.
Usulan ini diterima secara luas. Konferensi menghasilkan Keputusan Maulana Pendiri PTI yang ditandatangani oleh Maulana Syekh Sulaiman ar-Rasuli atas nama para pendiri. Keputusan tersebut berisi persetujuan dan apresiasi atas berdirinya PERTI lokal beserta organisasi otonomnya, yaitu Kepanduan Al-Anshaar dan Persatuan Murid-Murid Tarbiyah Islamiyah (PMTI), serta ucapan terimakasih kepada semua pimpinan yang membentuk organisasi ini khususnya kepada Maulana Syekh Abdul Wahid As-Shalihi dan Syekh Abdullah Padang Kandis.
Maulana Syekh Sulaiman ar-Rasuli juga menganjurkan agar pusat pimpinan organisasi dipindahkan ke Kota Bukittinggi dan statusnya ditingkatkan dari organisasi lokal menjadi organisasi nasional, sebagai kelanjutan dari PTI. Serta sembari menunggu Kongres ke-II PTI, untuk menetapkan susunan pengurus besar sementara. Seluruh peserta konferensi menyetujui seruan tersebut secara aklamasi. Kegiatan kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin Maulana Syekh Muhammad Jamil Jaho.
Buya Hasan Basri dan Kembalinya Nama PTI (1937–1939)
Konferensi Suliki pada Mei 1937 menetapkan susunan pengurus besar Persatuan Tarbiyah Islamiyah sementara, yakni Maulana Syekh Muhammad Jamil Jaho sebagai Ketua Kehormatan (Erevorzitter), Buya KH Hasan Basri Jacoeb Maninjau sebagai Ketua Umum (Vorzitter), Buya KH Sirajuddin Abbas sebagai Sekretaris Jenderal (Secretaris), Buya HMS Sulaiman Bukittinggi sebagai Bendahara (Penningmester), dan Para Maulana Pendiri PTI sebagai Dewan Penasihat (Adviseuren) dengan Syekh Sulaiman ar-Rasuli sebagai Ketua Dewan Penasihat.
Adapun Buya Rusli yang sehari-hari aktif memimpin MTI Tabek Gadang, meminta agar tetap memimpin PERTI di Lima Puluh Kota. Akhirnya disepakati Buya Rusli Abdul Wahid menjadi Ketua Dewan Komisaris (Comisaris Hoofd Bestuur) Pengurus Besar di Bukittinggi yang tidak mempunyai tugas harian, disamping tetap menjadi Ketua Wilayah (Konsul Hoofd Bestuur) Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
Dalam perkembangannya, Syekh Hasan Basri Jacoeb selaku Ketua Umum kemudian melakukan penyempurnaan dan reposisioning kepengurusan dengan mengangkat Buya Sirajuddin Abbas sebagai Wakil Ketua Umum. Sementara Sekretaris Jenderal dijabat oleh Tuanku Fakih Ghazali Candung. Adapun anggota pengurus terdiri dari Rusli Abdul Wahid, Sulthani Abdullah Dt. Rajo Dubalang dan HMS Sulaiman. Namun kepengurusan ini tidak bertahan lama karena setahun kemudian Syekh Hasan Basri mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum karena masalah kesehatan.
Buya Sirajuddin Abbas: Arsitek Politik PERTI (1939–1945)
Melalui Kongres PTI ke-II di Bukittinggi yang berlangsung pada 28 April hingga 5 Mei 1939, organisasi secara resmi menetapkan PERTI sebagai akronim dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dalam kongres ini, Buya K.H. Sirajuddin Abbas terpilih sebagai Ketua Umum, sementara Syekh H. Muhammad Jamil Jaho tetap menjabat sebagai Ketua Kehormatan.
Struktur kepemimpinan diperkuat dengan penetapan Syekh H. Sulaiman ar-Rasuli sebagai Mudir Ma‘arif Pengurus Besar PERTI, Syekh H. Abbas Qadhi Ladang Laweh sebagai Ketua Majelis Tarjih PB PERTI, Syekh H. Abdul Wahid ash-Shalihi sebagai Ketua Majelis Tarekat PB PERTI, serta H.M.S. Sulaiman sebagai Bendahara Umum. Dengan struktur ini, PERTI tidak hanya berfungsi sebagai organisasi administratif, tetapi juga sebagai otoritas keagamaan kolektif bagi umat Islam tradisional, khususnya di Sumatra.
Salah satu capaian terpenting pada periode ini adalah penguatan jaringan pendidikan. Madrasah-madrasah Tarbiyah Islamiyah mulai menerapkan kurikulum yang relatif seragam, menggunakan kitab-kitab rujukan yang sama, serta menyusun jenjang pendidikan yang lebih sistematis. Selain itu, ditetapkan pula penomoran resmi Madrasah Tarbiyah Islamiyah, dimulai dari MTI Candung (No. 01), MTI Jaho (No. 02), MTI Tabek Gadang (No. 03), dan seterusnya.
Pada masa ini pula, PERTI mulai terlibat dalam dinamika politik Hindia Belanda. Tahun 1939, PERTI turut menghadiri Kongres GAPI (Gabungan Politik Indonesia) dalam rangka menuntut Indonesia berparlemen. Pada tahun 1940, PERTI juga menyampaikan konsepsi kenegaraan dalam rangkaian Misi Visman.
Selanjutnya, melalui Muktamar ke-III PERTI yang diselenggarakan di Padang pada 13–17 April 1943, Buya Sirajuddin Abbas kembali terpilih sebagai Ketua Umum. Sejak muktamar ini, istilah muktamar secara resmi digunakan menggantikan istilah kongres. Dalam kepemimpinannya, PERTI menegaskan jati dirinya sebagai penjaga mazhab Syafi‘i, pembela akidah Ahlussunnah wal Jama‘ah, serta pelestari tradisi tasawuf sunni. Dalam konteks ini, PERTI kerap diposisikan sebagai penyeimbang terhadap arus modernisme Islam yang menguat pada masa tersebut.
Setelah Indonesia merdeka, pada 3 November 1945, Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat X yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik guna mengoordinasikan seluruh kekuatan nasional dalam menghadapi upaya kembalinya penjajahan Belanda.
Menindaklanjuti maklumat tersebut, Sidang Pleno Pusat PERTI diselenggarakan di Kantor DPP Bukittinggi pada 22 November 1945. Secara aklamasi, seluruh pimpinan dan tokoh PERTI yang hadir menyetujui peningkatan perjuangan PERTI menjadi partai politik dengan nama Partai Islam PERTI.
Keputusan ini kemudian disahkan oleh Muktamar ke-IV PERTI yang berlangsung pada 24–26 Desember 1945 di Padang. Sejak saat itu, PERTI menjalankan dua peran sekaligus: sebagai jam‘iyyah diniyyah (organisasi keagamaan) dan sebagai hizb siyasiy (partai politik Islam).
Buya H. Rusli Abdul Wahid: Ketua Pengurus Besar Partai Islam PERTI (1945–1962)
Buya K.H. Rusli Abdul Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Partai Islam PERTI dalam Muktamar IV di Padang tanggal 24–26 Desember 1945, Muktamar V di Bukittinggi tanggal 10–13 April 1947, Muktamar VI di Bukittinggi tanggal 20–25 Mei 1950, Muktamar VII di Jakarta tanggal 22–29 Agustus 1953, dan Muktamar VIII di Jakarta tanggal 6–16 Agustus 1955. Bersama Buya K.H. Sirajuddin Abbas selaku Ketua Dewan Partai Tertinggi, ia menjadi figur sentral dalam mentransformasikan PERTI menjadi partai politik yang diperhitungkan di tingkat nasional.
Dalam struktur tersebut, Buya K.H. Sirajuddin Abbas menjabat Ketua Dewan Partai Tertinggi—jabatan yang setara Rais Aam. Sementara itu, Maulana Syekh H. Sulaiman ar-Rasuli menjadi Penasehat Dewan Partai Tertinggi 1945–1953 dan Ketua Dewan Fatwa Pengurus Besar 1953–1955. Begitu juga Maulana Syekh H. Abbas Qadhi Ladang Laweh yang menjabat Penasehat Dewan Partai Tertinggi 1945–1951.
Adapun Buya H. Sulthani Abdullah Datuk Rajo Dubalang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Partai Tertinggi dan Wakil Ketua I Pengurus Besar 1945–1953 serta Ketua Dewan Keuangan 1953–1962. K.H. Muhammad Thoha Ma'ruf menjabat Sekretaris Dewan Partai Tertinggi dan Sekretaris Pengurus Besar 1945–1953. H. Chairuddin Syaukani menjabat Sekretaris Dewan Partai Tertinggi 1953–1955 dan Anggota Dewan Partai Tertinggi 1955-1962. H. Abdurrachman menjabat sebagai Sekretaris Jenderal 1953–1955.
Selain itu, Syekh H. Muhammad Said Bonjol menjabat sebagai Ketua Dewan Thariqat 1953–1962, Buya H. Mansur Datuk Nagari Basa menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan 1953–1962, T.S. Mardjohan menjabat sebagai Ketua I Pengurus Besar 1955–1962, H. Sofyan Siraj menjabat sebagai Sekretaris Dewan Partai Tertinggi dan Sekretaris Pengurus Besar 1955–1962, K.H. Asymawi menjabat sebagai Ketua Bagian Fatwa 1955–1962, dan Tgk. Nyak Diwan menjabat sebagai Ketua Bagian Penerangan 1955-1962 serta Sekretaris Fraksi DPR RI.
Pada akhir tahun 1950, jumlah anggota PERTI menurut Ensiklopedia Indonesia (Van Hoeve Bandung's Gravenhage), hal. 1106, mencapai 1.007.400 orang. Pada periode ini, PERTI berkembang pesat. Kantor pusat dipindahkan ke DKI Jakarta tahun 1955. Cabang-cabang berdiri di berbagai provinsi. Kader PERTI masuk ke parlemen dan birokrasi.
Pada 30 Agustus 1953, Partai Islam PERTI bersama Partai Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) membentuk Liga Muslimin Indonesia yang kemudian diketuai oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim. Piagam peresmian Liga Muslimin Indonesia ini ditandatangani oleh Wahid Hasyim (Ketua Umum PBNU), Abikoesno Tjokrosoejoso (Ketua Umum PSII) dan Sirajuddin Abbas (Ketua Dewan Partai Tertinggi PERTI). Hadir juga Perdana Menteri Wilopo.
Dalam Pemilu 1955, PERTI meraih 483.014 suara sehingga memperoleh 4 kursi DPR RI dan 7 kursi Konstituante. Empat kursi DPR-RI yang dimiliki PERTI saat itu terdiri dari Buya Sirajuddin Abbas (Ketua Fraksi), Teungku Nyak Diwan (Sekretaris Fraksi), Buya Rusli Abdul Wahid dan Buya Ma'rifat Mardjani. Sedangkan tujuh kursi Konstituante dari PERTI terdiri dari Syekh H. Sulaiman ar-Rasuli, Syekh H. Muhammad Hasan Krueng Kale, H. Mansur Dt. Nagari Basa, Hj. Syamsiyah Abbas, H. Umar Bakri, Tengku Bay bin Mahmud, dan H. Asymawi.
Dalam perjalanannya pada 20 Juli 1957, Syekh Sulaiman ar-Rasuli meminta di PAW dan kemudian digantikan oleh Kuasini Sabil. Dua tokoh pemimpin PERTI kemudian juga dipercaya menjabat menteri negara pada masa pemerintahan Soekarno. Kedua ulama tersebut adalah Sirajuddin Abbas sebagai Menteri Keselamatan Negara RI dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan Rusli Abdul Wahid sebagai Menteri Negara Urusan Umum dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Selain itu juga terdapat tiga ulama PERTI yang mendapatkan kursi DPR RI dari Golongan Karya unsur Alim Ulama yaitu K.H. Asywawi, K.H. Gozali dan K.A.H. Sya'roni. Keberhasilan ini memperkuat posisi PERTI sebagai representasi Islam tradisionalis bermazhab Syafi‘i dalam politik nasional.
PERTI menempuh garis politik moderat dan konstitusional. Ia menjaga hubungan dengan partai-partai Islam lain, namun tetap mempertahankan identitas ideologisnya. Dalam isu dasar negara, PERTI termasuk yang memperjuangkan aspirasi Islam secara konstitusional, bukan revolusioner.
Pada 27 Juli 1961, Presiden Soekarno mengukuhkan PERTI sebagai Partai, yang mempunyai hak dan kewajiban, sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960. Di tengah dinamika demokrasi parlementer, PERTI beberapa kali terlibat dalam koalisi pemerintahan, sambil tetap menjaga jarak dari konflik ideologis ekstrem.
Buya Sirajuddin Abbas dan Awal Konflik Internal (1962–1965)
Melalui Muktamar IX PERTI yang diselenggarakan di Jakarta pada 13–20 Januari 1962, Buya K.H. Sirajuddin Abbas kembali dipercaya untuk memimpin organisasi sebagai Ketua Umum. Namun, keputusan muktamar tersebut tidak diterima oleh kubu Buya K.H. Rusli Abdul Wahid, sehingga memicu ketegangan serius di tubuh Partai Islam PERTI.
Sebagai respons atas penolakan tersebut, Buya Sirajuddin Abbas mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Buya Rusli Abdul Wahid dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Islam PERTI. Tidak lama kemudian, Buya Rusli bersama para pendukungnya membentuk kepengurusan tandingan. Sejak saat itu, PERTI secara de facto terpecah menjadi dua kepemimpinan, masing-masing dipimpin oleh Buya K.H. Sirajuddin Abbas dan Buya K.H. Rusli Abdul Wahid.
Dalam konteks politik nasional masa Demokrasi Terpimpin, kelompok Buya Sirajuddin Abbas dikenal berada dalam barisan pendukung konsep NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Sementara itu, kelompok Buya Rusli Abdul Wahid secara tegas memosisikan diri sebagai kubu non-komunis. Kendati demikian, secara struktural kepengurusan PERTI di bawah Buya Sirajuddin Abbas dinilai lebih lengkap dan solid. Susunan tersebut antara lain menempatkan Syekh H. Sulaiman ar-Rasuli sebagai Ketua Dewan Penasihat Pusat, K.H. Abdurrachman dan K.H. Baharuddin ar-Rasuli sebagai Wakil Ketua Umum, Tgk. Nyak Diwan sebagai Sekretaris Umum, serta H. Sofyan Siraj sebagai Ketua Dewan Politik. Adapun pada kubu Buya Rusli Abdul Wahid, jabatan Sekretaris DPP PERTI dipegang oleh Muhammad Alihanafiah.
Keberlangsungan PERTI di bawah kepemimpinan Buya Sirajuddin Abbas tidak berlangsung lama. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 mengguncang seluruh sendi kehidupan nasional dan membawa Indonesia memasuki fase darurat politik serta keamanan. Dampaknya turut dirasakan oleh PERTI sebagai organisasi politik dan keagamaan.
Dalam situasi tersebut, Buya Sirajuddin Abbas dan Tgk. Nyak Diwan diamankan oleh pihak militer, sementara aktivitas partai berada di bawah pengawasan ketat. Kondisi ini menyebabkan roda organisasi mengalami kevakuman kepemimpinan. Dalam kekosongan ini, K.H. Abdurrachman selaku Wakil Ketua Umum mengumumkan pemecatan terhadap Buya Sirajuddin Abbas, Tgk. Nyak Diwan, dan H. Sofyan Siraj.
Dalam situasi darurat nasional pasca-1965, Buya K.H. Rusli Abdul Wahid bersama para pendukungnya bergabung dengan Kesatuan Aksi Pengganyang Gerakan September Tiga Puluh (KAP Gestapu) dan mengambil peran aktif dalam gerakan penumpasan PKI. Pada fase ini, Buya Rusli tampil mengambil alih kepemimpinan organisasi secara penuh sebagai Rais Aam sekaligus Ketua Tanfidziyah PERTI. Langkah tersebut oleh para pendukungnya dipandang sebagai upaya penyelamatan organisasi, namun oleh pihak lain dinilai sebagai pengambilalihan kepemimpinan secara sepihak.
Sejak titik inilah, perpecahan PERTI menjadi semakin nyata dan bersifat faktual, dengan terbentuknya dua kubu besar yang berjalan secara terpisah, yakni Kubu Rusli Abdul Wahid dan Kubu Sirajuddin Abbas.
Duo Rusli, Muktamar X 1966 dan DPP Tandingan
Muktamar X Partai Islam PERTI yang diselenggarakan di Jakarta pada 27–29 Desember 1966 menetapkan Buya H. Rusli Halil sebagai Ketua Umum Partai Islam PERTI. Sementara itu, Buya K.H. Rusli Abdul Wahid terpilih sebagai Rais Aam atau Ketua Majelis Syura.
Dalam susunan kepengurusan tersebut, T.S. Mardjohan dan K.H. Abdurrachman ditetapkan sebagai Wakil Ketua, sedangkan H. Ahmad HMS dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Muktamar ini pada mulanya diharapkan menjadi momentum rekonsiliasi internal PERTI pascakonflik berkepanjangan. Namun, harapan tersebut tidak terwujud.
Sebelum para delegasi daerah meninggalkan Jakarta, T.S. Mardjohan secara sepihak mengumumkan pembentukan DPP tandingan, dengan dirinya sebagai Ketua Umum dan Buya K.H. Sirajuddin Abbas sebagai Rais Aam Majelis Syura. Fakta penting yang menyertai peristiwa ini adalah bahwa kepengurusan tandingan tersebut tidak memperoleh dukungan mayoritas dari daerah, meskipun tetap mengklaim legitimasi sebagai pimpinan sah organisasi.
Situasi konflik internal yang semakin kompleks berlanjut hingga diselenggarakannya Sidang Majelis Syura pada 12–16 Juni 1967 di Cikopo, Bogor. Namun, sidang ini tidak berhasil meredakan ketegangan. Dalam kondisi organisasi yang kian terpecah, Syekh H. Sulaiman ar-Rasuli, selaku pendiri PERTI sekaligus otoritas moral tertinggi Tarbiyah Islamiyah, pada tahun 1969 mengeluarkan sebuah Dekrit.
Dekrit tersebut pada prinsipnya menegaskan kembali supremasi kepemimpinan ulama, mengkritik kecenderungan politisasi yang berlebihan dalam tubuh PERTI, serta menyerukan pengembalian organisasi kepada khittah Tarbiyah Islamiyah sebagai gerakan pendidikan, dakwah, dan keumatan.
Namun, kubu Rusli meragukan keabsahan dekrit tersebut karena pada 28 Desember 1969, Buya Rusli Abdul Wahid menerima surat amanat dari Syekh Sulaiman ar-Rasuli yang berpesan untuk tetap berjuang untuk Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Syafiiyah sampai darah penghabisan dalam wadah Partai Islam PERTI, jangan melengahkan persoalan MTI, dan Maulana Syekh Sulaiman ar-Rasuli tetap Penasihat Tertinggi dalam Partai Islam PERTI ini.
Sehingga PERTI kubu Rusli tetap bertahan sebagai partai politik. Kondisi ini kemudian mendorong barisan K.H. Abdurrachman, H. Ahmad HMS, dan Buya H. Baharuddin ar-Rasuli untuk membentuk organisasi tersendiri yang kemudian dikenal dengan nama TARBIYAH.
Pada tahun 1969, H. Yudo Paripurno ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal DPP PERTI menggantikan H. Ahmad HMS. Partai Islam PERTI pimpinan H. Rusli Halil kemudian tetap mengikuti Pemilu 1971 dan berhasil meraih 381.309 suara sehingga mendapat dua kursi DPR-RI. Dua kursi DPR-RI yang dimiliki DPP PERTI pada pemilu 1971 terdiri dari Buya Rusli Abdul Wahid dan Tgk. M. Saleh. Di sisi lain, PB TARBIYAH juga berhasil meraih dua kursi DPR-RI melalui Golkar. Anggota DPR-RI dari Tarbiyah saat itu terdiri dari Buya Baharuddin ar-Rasuli dan Buya Khalidi Said.
Memasuki tahun 1973, pemerintah Orde Baru memberlakukan kebijakan fusi partai politik. Dalam kebijakan ini, Partai Islam PERTI dilebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fusi tersebut menyebabkan ruh dan tradisi Tarbiyah Islamiyah tidak pernah benar-benar menyatu kembali dalam satu wadah organisasi.
Sejak saat itu, yang tersisa adalah dua jalur besar yang berjalan beriringan namun terpisah: PERTI sebagai eks partai politik yang berfusi ke PPP, dan TARBIYAH sebagai organisasi yang berafiliasi secara politik dengan Golkar. Keduanya berasal dari akar historis yang sama, tetapi tumbuh dengan arah, batang, cabang, dan warna yang berbeda.
PERTI & TARBIYAH; Dua Rumah, Satu Pondasi.
DPP PERTI sebagai Fusi PPP (1973–2016)
Kepemimpinan Rusli Halil (1973–1976)
Pasca-fusi partai politik tahun 1973, Partai Islam PERTI secara formal melebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam kondisi tersebut, Buya H. Rusli Halil memimpin PERTI pada fase yang tidak mudah. Partai telah kehilangan bentuknya sebagai entitas politik mandiri, legitimasi kelembagaan melemah, dan basis kader terbelah secara historis.
Pada masa pembentukan PPP, terdapat Presidium Partai. H. Rusli Halil menjabat sebagai salah satu Wakil Presiden Partai, bersama tokoh lain seperti Mohammad Syafa'at Mintaredja, Thayeb Mohammad Gobel, dan Masjkur, di bawah Presiden Partai Idham Chalid. Sementara itu, Buya K.H. Rusli Abdul Wahid dipercaya sebagai Wakil Ketua Majelis Syura PPP, sekaligus tetap menjalankan peran sebagai Rais ‘Aam organisasi PERTI. Adapun, H. Yudo Paripurno, S.H. tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PERTI.
Dalam periode ini pula diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) di Padang pada tahun 1974. Forum ini merumuskan secara spesifik Urgency Program Bagian Pendidikan sebagai strategi untuk menghidupkan kembali roh Tarbiyah Islamiyah melalui penguatan madrasah dan pondok pesantren. Langkah ini mempertegas posisi PERTI pasca-fusi sebagai organisasi kemasyarakatan yang fokus pada bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial guna menghindari kevakuman peran akibat keterbatasan ruang gerak politik formal saat itu.
Konsolidasi Administratif (1976–1985)
Memasuki fase konsolidasi pasca-fusi, kepemimpinan DPP PERTI dijalankan secara bertahap untuk menjaga stabilitas organisasi di tengah tekanan politik Orde Baru:
- Kepemimpinan Drs. H. Nurhasan Ibnu Hajar (1976–1980): Menjabat sebagai Ketua Umum DPP PERTI hasil keputusan organisasi pada tahun 1976. Fokus utama pada periode ini adalah konsolidasi internal untuk mencegah fragmentasi basis massa setelah hilangnya status partai politik mandiri.
- Kepemimpinan Tgk. H. Muhammad Saleh (1980–1985): Menjabat sebagai Ketua Umum DPP PERTI hasil keputusan organisasi pada tahun 1980. Di bawah kepemimpinannya, PERTI berupaya memperkuat posisi tawar di dalam PPP sekaligus mempertahankan identitas keagamaannya di daerah, khususnya di Aceh dan Sumatera Barat.
Selama hampir satu dekade periode ini, struktur kepemimpinan utama tidak mengalami perubahan signifikan guna menjamin kontinuitas, Buya K.H. Rusli Abdul Wahid tetap mengemban amanah sebagai Rais ‘Aam, sedangkan H. Yudo Paripurno, S.H. melanjutkan tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal.
Dalam periode ini, PERTI mengandalkan tiga kekuatan utama untuk bertahan: (1) Jaringan Personal & Parlemen: Menempatkan tokoh-tokoh kunci di struktur PPP dan legislatif guna menyuarakan kepentingan PERTI. (2) Loyalitas Kader: Memanfaatkan loyalitas tradisional para alumni MTI yang tetap solid di tengah perubahan peta politik nasional. (3) Ikatan Sejarah: Menjaga narasi sebagai salah satu pilar pendiri PPP (fusi 1973) untuk memastikan eksistensi organisasi secara formal di tingkat nasional.
Buya Nurulhuda & Semangat Kembali ke Khittah (1985–1993)
Muktamar XI yang diselenggarakan pada 27–29 Desember 1985 menjadi tonggak penting dalam perjalanan PERTI. Di bawah kepemimpinan Drs. H. Nurulhuda, PERTI menegaskan kembali jati dirinya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial.
Muktamar XI 1985 menyebut bahwa secara yuridis formal pada 5 Januari 1973 status partai politik PERTI berakhir dan kembali sebagai organisasi kemasyarakatan. Untuk memperkuat hal tersebut, pada 26 Juni 1988, Buya H. Nurulhuda selaku Ketua Umum DPP PERTI bersama Buya H. Rusli Abdul Wahid selaku Rais Aam mengeluarkan pernyataan kemandirian PERTI untuk meninggalkan semua atribut politik dan kembali menjadi organisasi kemasyarakatan.
Pada periode ini, Buya K.H. Rusli Abdul Wahid tetap menjabat sebagai Rais ‘Aam, H. Yudo Paripurno, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal, dan H. Sutan Sukarnotomo, S.H., MBA., M.H. dipercaya sebagai Bendahara Umum.
Kepemimpinan Yudo Paripurno & Semangat Awal Untuk Islah (1993–2005)
Kepemimpinan KH Anwar Sanusi dan Revitalisasi Organisasi (2005–2011)
Kepemimpinan Teungku Faisal Amin dan Rekonsiliasi Akhir (2011–2016)
TARBIYAH sebagai keluarga Golkar (1970–2016)
Era Bahruddin ar-Rasuli (1970–1979)
Di bawah kepemimpinan Buya H. Baharuddin ar-Rasuli, TARBIYAH mulai menata struktur organisasi secara nasional dan memilih strategi adaptif terhadap negara dengan menjalin kedekatan politik bersama Golkar. Pilihan ini menuai perdebatan di kalangan internal, namun pada saat yang sama dipandang efektif untuk menjaga keberlangsungan ruang gerak pendidikan dan dakwah Tarbiyah Islamiyah di tengah tekanan politik Orde Baru.
Buya H. Baharuddin ar-Rasuli menjabat sebagai Ketua Umum periode 1970–1979, hasil Mubes I tahun 1970, dengan susunan kepemimpinan antara lain Syekh Muhammad Said Bonjol sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Tertinggi, Buya K.H. Sirajuddin Abbas sebagai Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Tertinggi, Buya H. Maana Hasnuty, Lc., M.A. sebagai Wakil Ketua Umum, Buya H. Khalidi Said sebagai Ketua I, Harmaini Said St. Sati sebagai Sekretaris Jenderal, Ummi Hj. Syamsiyah Abbas sebagai Bendahara, dan Buya H. Achmad HMS sebagai Ketua Perwakilan Tingkat Nasional.
Dua Periode Buya Ahmad HMS (1979–1989)
Kepemimpinan TARBIYAH selanjutnya dilanjutkan oleh Buya H. Achmad HMS, S.H. selama dua periode, yakni 1979–1989, melalui Mubes II (1979) dan Munas III (1984). Struktur penting pada fase ini antara lain Buya K.H. Sirajuddin Abbas (Ketua Majelis Pertimbangan Tertinggi, 1979–1980), Buya H. Maana Hasnuty, Lc., M.A., Dt. Tan Pahlawan (Ketua Majelis Pertimbangan Tertinggi, 1980–1989), Drs. SZS Pangeran Alhaj (Sekretaris Jenderal, 1979–1984), Drs. H. Basri Bermanda (Bendahara 1979–1984; Sekretaris Jenderal 1984–1989), dan H. Baharuddin Abbas (Bendahara, 1984–1989).
Masa kepemimpinan Ahmad HMS menjadi krusial karena berhasil mempertahankan eksistensi organisasi di tengah kuatnya tekanan politik Orde Baru terhadap ormas Islam. Fokus pada penguatan struktur dari tingkat pusat hingga daerah memastikan bahwa jaringan sekolah dan pesantren di bawah naungan TARBIYAH tetap memiliki koordinasi yang jelas secara nasional.
Dua Periode Buya Ismael Hassan (1989-1999)
Melalui Munas IV (1989) dan Munas V (1994), K.H. Ismael Hassan, S.H. memimpin TARBIYAH selama periode 1989–1999. Struktur kepemimpinan pada periode ini meliputi: Ir. H. Azwar Anas (Ketua Dewan Pembina Pusat), Drs. H. Basri Bermanda (Sekretaris Jenderal), Ny. Farida Ramli (Bendahara, 1989–1994), dan Sutan Indra (Bendahara, 1994–1999).
Tonggak sejarah terpenting dalam periode ini adalah keputusan pada Munas IV tahun 1989 untuk menarik diri dari segala bentuk afiliasi politik praktis (khususnya dengan Golkar pada saat itu). Keputusan ini bertujuan untuk mengembalikan TARBIYAH sebagai organisasi keagamaan, pendidikan, dan kultural yang murni, serta menjamin kebebasan organisasi dalam bergerak di bidang sosial tanpa terikat kepentingan politik kekuasaan.
Dua Periode Buya Azwar Anas (1999–2006)
Dua Periode Buya Basri Bermanda: Menyatukan Sinar Tarbiyah (2006-2016)
Melalui Munas VIII (2006) dan Munas IX (2011), Drs. K.H. Basri Bermanda, MBA memimpin TARBIYAH selama periode 2006–2016. Fase ini ditandai dengan intensifikasi dialog, rekonsiliasi historis, serta penguatan kembali kesadaran akan satu akar Tarbiyah Islamiyah.
Struktur kepemimpinan meliputi Ir. H. Azwar Anas (Ketua Majelis Pembina Pusat), Drs. K.H. M. Adnan Harahap (Ketua Majelis Mustasyar Pusat), Dr. Ir. Suhatmansyah Is, M.Si. (Sekretaris Jenderal, 2006–2011), Ir. H. Ruslan Abdul Gani (Bendahara, 2006–2011), Ir. H. Fandi Utomo (Sekretaris Jenderal, 2011–2016), dan Dr. Ir. Lukman Purnomosidi, MBA (Bendahara, 2011–2016)
Di bawah kepemimpinan Drs. K.H. Basri Bermanda, MBA, TARBIYAH memasuki fase paling menentukan dalam sejarah modernnya. Memimpin selama dua periode, beliau menjadi tokoh sentral yang menggerakkan roda organisasi menuju islah. Fase ini ditandai dengan intensifikasi dialog yang sangat cair antara faksi TARBIYAH dan PERTI.
Sinyal kuat rekonsiliasi terlihat nyata pada Munas IX TARBIYAH di Jambi (2011), di mana hadirnya H. Yudo Paripurno, S.H. (Rais ‘Aam DPP PERTI) menjadi simbol runtuhnya sekat-sekat pembatas selama puluhan tahun. Kehadiran pemimpin tertinggi dari DPP PERTI dalam pelantikan PB TARBIYAH periode 2011–2016 menegaskan bahwa komunikasi kedua belah pihak telah berada pada tahap sangat harmonis.
Di bawah kepemimpinan Basri Bermanda, proses "Menyatukan Sinar Tarbiyah" mencapai puncaknya. Kerja keras selama satu dekade tersebut membuahkan hasil pada Muktamar Islah, 21–23 Oktober 2016 di Jakarta.
Bersatu, Bangkit, Berjamaah
Akhir Dualisme dan Kelahiran Kembali
Islah, Munas dan Muktamar Bersama 2016
Peristiwa Islah tahun 2016 menandai babak baru yang krusial dalam sejarah panjang Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Setelah lebih dari setengah abad terjebak dalam fragmentasi kelembagaan sejak medio 1960-an, dua faksi utama organisasi ini—DPP PERTI dan PB TARBIYAH—akhirnya meluluhkan ego kolektif demi kembali bersatu dalam satu visi, misi, dan khittah perjuangan.
Titik balik bersejarah ini berpuncak pada penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) dan Muktamar Bersama di Jakarta. Puncak emosional terjadi pada hari Jumat, 21 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan 20 Muharram 1438 Hijriah. Kehadiran Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan legitimasi kenegaraan yang sangat kuat bagi proses rekonsiliasi ini. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk apresiasi atas terwujudnya persatuan, seraya berharap islah ini menjadi teladan nasional bagi organisasi lain dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan persatuan bangsa.
Di bawah sorot mata saksi sejarah, termasuk Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, sebuah Deklarasi Islah ditandatangani. Dokumen ini bukan sekadar seremoni di atas kertas, melainkan komitmen suci untuk menyatukan kembali seluruh pimpinan, jamaah, serta aset lembaga pendidikan, dakwah, dan sosial di bawah satu payung jam'iyah. Para tokoh kunci yang membubuhkan tanda tangan dari pihak TARBIYAH adalah Letjen (Purn.) Ir. H. Azwar Anas selaku Ketua Majelis Pembina Pusat dan Drs. H. Basri Bermanda, M.B.A. selaku Ketua Umum. Sementara itu dari pihak PERTI adalah H. Yudo Paripurno, S.H. selaku Rais Aam dan Tgk. H. Mohd. Faisal Amin selaku Ketua Umum.
Munas dan Muktamar Islah memutuskan organisasi menggunakan akronim TARBIYAH–PERTI di bawah kepemimpinan Drs. K.H. Basri Bermanda, M.B.A sebagai Ketua Umum dan Tgk. H. Mohd. Faisal Amin sebagai Wakil Ketua Umum. Struktur penting periode ini antara lain Ir. H. Azwar Anas sebagai Ketua Majelis Pembina Pusat, H. Yudo Paripurno, S.H. sebagai Ketua Majelis Mustasyar Pusat, Drs. K.H. M. Adnan Harahap sebagai Ketua Majelis Ifta’ Pusat, Drs. H. Pasni Rusli sebagai Sekretaris Jenderal, dan Dr. Ir. H. Lukman Purnomosidi, M.B.A sebagai Bendahara Umum.
Periode ini menjadi masa penyembuhan luka lama sekaligus penguatan pondasi baru. Fokus utama diletakkan pada pemulihan kepercayaan internal, sinkronisasi struktur pusat hingga daerah, dan penghapusan dualisme kepemimpinan yang selama puluhan tahun menghambat gerak organisasi.
Meski dihadapkan pada tantangan besar seperti regenerasi ulama dan modernisasi sistem pendidikan madrasah, periode 2016–2022 berhasil mencatatkan keberhasilan dalam menormalkan hubungan emosional antar-jamaah. Keberhasilan ini menjadi landasan kokoh bagi Persatuan Tarbiyah Islamiyah untuk kembali berdiri tegak sebagai ormas Islam yang solid, mandiri, dan berwibawa di kancah nasional hingga saat ini.
Muktamar 2022: PERTI Memasuki Babak Baru
Keberhasilan konsolidasi pasca-Islah 2016 mencapai puncaknya pada Muktamar ke-II TARBIYAH–PERTI yang diselenggarakan pada tanggal 23 hingga 25 Oktober 2022 di Ancol, Jakarta. Dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, forum tertinggi ini melahirkan keputusan historis dengan mengembalikan identitas organisasi ke akronim tunggalnya: PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Keputusan ini menandai berakhirnya masa transisi dan pengukuhan kembali kesatuan yang utuh.
Muktamar tersebut memberikan amanah kepada Buya Drs. H. M. Syarfi Hutauruk, M.M. sebagai Ketua Umum PP PERTI periode 2022–2027. Terpilihnya Buya Syarfi mencerminkan transisi kepemimpinan kepada generasi pasca-islah yang membawa semangat perluasan jejaring nasional serta penguatan pendekatan manajerial modern di tubuh organisasi ulama tradisional ini.
Struktur kepemimpinan pusat pada periode ini dirancang untuk menciptakan sinergi antara kedalaman ilmu ulama, profesionalisme, dan pengaruh tokoh nasional, antara lain Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Majelis Pembina Pusat, Tgk. H. Mohd. Faisal Amin sebagai Ketua Majelis Mustasyar Pusat, Dr. K.H. Anwar Sanusi sebagai Ketua Majelis Pakar Pusat, H. Chairul Tanjung, M.B.A. sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Drs. K.H. Basri Bermanda, M.B.A. sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan Pengawasan, Drs. Zulhendri Chaniago, M.M. sebagai Sekretaris Jenderal, dan Ir. H. Harry Asmar, M.Sc Dt. Pangulu Dirajo sebagai Bendahara Umum.
Selain itu, juga terdapat lima Wakil Ketua Umum yaitu Drs. H. Pasni Rusli, Prof. Dr. H. Alaiddin Koto, MA, Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag, Prof. Dr. H. Moh. Baharun, SH, MA, dan Drs. H. Syafrizal, M.Si. Kepengurusan ini kemudian disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001467.AH.01.07.Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 02 Maret 2023.
Sejarah PERTI membuktikan bahwa konflik historis yang panjang dapat diselesaikan melalui kebesaran hati. Islah bukan berarti menghapus perbedaan, melainkan sebuah seni mengelola keberagaman di dalam satu rumah besar yang sama. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bagi PERTI, persatuan jauh lebih bernilai daripada kemenangan satu faksi semata.
Menatap masa depan hingga tahun 2026 dan seterusnya, PERTI kini memprioritaskan sejumlah agenda strategis guna menjawab tantangan zaman berupa penguatan basis pesantren dan MTI, digitalisasi dakwah bagi para ulama tradisional untuk menjangkau generasi muda, kaderisasi ulama dan pemimpin muda yang memiliki integritas tinggi, serta memperkuat posisi Islam Ahlussunnah wal Jama’ah yang moderat di ruang publik.
Dengan menjaga keseimbangan yang harmonis antara sanad keilmuan yang terjaga dan manajemen organisasi yang modern, Persatuan Tarbiyah Islamiyah kini berada pada jalur yang tepat untuk tetap relevan dan kokoh memasuki abad kedua perjalanan sejarahnya di tanah air.
Penulis : Wakil Sekretaris PD PERTI Aceh; Ketua Bidang Dakwah, Sosial, dan Ekonomi Kreatif Pengurus Besar Kesatuan Mahasiswa Tarbiyah Islamiyah
.png "Redaksi")
