Nasional.Top

lisensi

Advertisement

Advertisement
Redaksi
Rabu, 18 November 2026, 19:11 WIB
Last Updated 2026-11-18T12:26:25Z
Nasional.TopPolitic

Residu Islah PERTI di Bursa Wapres: Poros Dasco dan Muzani

Advertisement

Menjelang sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada awal Desember 2026 untuk memilih Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka, dinamika politik nasional tidak hanya bergerak di ruang-ruang elite partai. Geliat serupa juga muncul dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam besar nasional, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Dalam dua pekan terakhir pada November 2026, dua kepengurusan PERTI di Jakarta Pusat memperlihatkan arah komunikasi politik yang kontras terhadap dua petinggi Partai Gerindra yang sama-sama masuk dalam bursa kuat RI-2: Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Fenomena ini segera memantik perhatian pengamat politik dan warga PERTI di berbagai daerah. Di satu sisi, DPP PERTI yang bermarkas di Rawamangun menjalin silaturahmi langsung dengan Ahmad Muzani. Di sisi lain, PP PERTI yang berkantor di Paseban secara terbuka mendeklarasikan dukungan agar Sufmi Dasco Ahmad menduduki kursi Wakil Presiden. Untuk membaca peta ini secara utuh dan jernih, publik perlu menengok kembali sejarah panjang perpecahan dan rekonsiliasi (islah) di tubuh ormas yang didirikan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pada 1928 tersebut.
Akar Sejarah: Dari Islah 2016 hingga Kemunculan Kubu Kontra-Islah
Dualisme yang terlihat pada November 2026 bukanlah peristiwa yang lahir tiba-tiba, melainkan residu dari sejarah panjang organisasi sejak era 1960-an. Selama hampir setengah abad, keluarga besar Persatuan Tarbiyah Islamiyah terbelah dalam dua jalur politik Orde Baru: faksi DPP PERTI yang berfusi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973, serta faksi PB Tarbiyah yang menyalurkan aspirasi politiknya ke Partai Golkar.
Fragmentasi panjang itu akhirnya menemukan titik temu bersejarah pada 21–23 Oktober 2016 di Jakarta. Melalui Musyawarah Nasional dan Muktamar Bersama yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, pucuk pimpinan kedua kubu—Basri Bermanda dan Azwar Anas dari PB Tarbiyah, serta Mohammad Faisal Amin dan Yudo Paripurno dari DPP PERTI—menandatangani Piagam Islah. Penyatuan ini dimatangkan pada Muktamar Bersama Oktober 2022 di Ancol yang menetapkan nama tunggal PERTI dengan struktur Pimpinan Pusat (PP PERTI) yang kini dipimpin Syarfi Hutauruk dan berkantor di Gedung Tarbiyah, Paseban, Jakarta Pusat.
Namun, penyatuan dua mesin organisasi besar yang terpisah lebih dari empat dekade tidak sepenuhnya mulus. Sebagian elemen dari eks-DPP PERTI lama menolak skema peleburan tersebut karena menilai proses islah 2016 terlalu terburu-buru dan dikhawatirkan mengaburkan identitas historis PERTI lama. Kelompok kontra-islah inilah yang kemudian tetap mempertahankan badan hukum serta struktur lama dengan nama DPP PERTI, yang kini dipimpin Zulkarnain Kamsya dan berbasis di kawasan Rawamangun, Jakarta Pusat.
Manuver Politik November 2026: Kultural vs Deklaratif
Warisan sejarah antara kubu PP PERTI dan kontra-islah menemukan panggung aktualnya pada kontestasi bursa Wapres November 2026. Kedua kubu memainkan peran dengan gaya dan daya ungkit yang berbeda bagi masing-masing kandidat.
Langkah pertama diambil oleh DPP PERTI kubu Rawamangun. Pada 2 November 2026, jajaran fungsionaris yang dipimpin Sekjen Undrizon melakukan audiensi resmi ke rumah dinas Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Pertemuan yang dibingkai dalam narasi silaturahmi kebangsaan dan sejarah perjuangan ulama PERTI ini memberikan keuntungan simbolik bagi Muzani. Sebagai pimpinan tertinggi lembaga yang akan menggelar sidang pemilihan Wapres pengganti, Muzani membutuhkan citra kenegarawanan yang merangkul spektrum kultural ormas Islam tanpa terlihat bermanuver secara vulgar.
Dua pekan berselang, pada 18 November 2026, PP PERTI mengambil langkah yang jauh lebih lugas. Melalui Sekjen Zulhendri Chaniago, PP PERTI menyatakan dukungan terbuka agar Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden RI, dengan menonjolkan rekam jejak Dasco sebagai jembatan komunikasi efektif antara pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil.
Menimbang Bobot Keuntungan Politik
Jika ditimbang secara objektif dalam pertarungan opini dan legitimasi kelembagaan, dukungan PP PERTI memberikan nilai tambah yang lebih konkret bagi Sufmi Dasco Ahmad dibandingkan dampak audiensi kubu kontra-islah bagi Ahmad Muzani. Setidaknya ada tiga faktor utama yang menopangnya.
Pertama, legitimasi hukum negara. PP PERTI merupakan struktur hasil rekonsiliasi nasional 2016 yang mengantongi pengesahan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023. Dalam kalkulasi politik praktis, dukungan dari entitas yang diakui secara administratif oleh negara memiliki bobot formal lebih kuat untuk dikapitalisasi di ruang publik.
Kedua, daya jangkau jejaring elite. Keberadaan politisi senior Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Majelis Pembina PP PERTI memperluas resonansi politik lintas partai. Jejaring ini beririsan langsung dengan kekuatan utama Dasco sebagai operator politik lintas fraksi di Senayan.
Ketiga, keselarasan momentum arus besar. Dukungan PP PERTI hadir tepat di tengah menguatnya gelombang dukungan untuk Dasco—baik dari struktur daerah Gerindra maupun sinyal apresiasi dari elite partai di luar koalisi awal seperti PDI Perjuangan dan NasDem. Dukungan ini melengkapi legitimasi sosiologis Dasco di basis pemilih Islam tradisional.
Penentu Akhir di Koridor Konstitusi
Pada akhirnya, kontestasi simbolik antara PP PERTI Paseban dan DPP PERTI Rawamangun memperlihatkan bahwa di tengah menguatnya politik pragmatis, restu ormas Islam nasional tetap menjadi mata uang politik yang diperhitungkan. Namun, publik tetap perlu menempatkan dinamika ini dalam koridor konstitusi yang jernih.
Sesuai mekanisme Undang-Undang Dasar 1945, penentuan calon Wakil Presiden pengganti tidak ditentukan oleh banyaknya deklarasi ormas, melainkan berada sepenuhnya di tangan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto selaku pengusul nama kepada MPR RI. Dukungan dari Paseban maupun Rawamangun berfungsi sebagai instrumen penguat legitimasi sosial—memberikan sinyal kepada Kepala Negara bahwa figur yang didukung memiliki akar penerimaan yang kuat di tengah umat menjelang keputusan final awal Desember mendatang.
Penulis: El Yunusi