Advertisement
Nasional.Top, Jakarta - Junta Myanmar mengkritik pernyataan ASEAN yang mengecam kekerasan militer di negara tersebut. Junta menyebut pernyataan ASEAN itu sebagai pernyataan "sepihak". Junta Myanmar juga menyerukan ASEAN untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar Piagam ASEAN, termasuk tidak mencampuri urusan dalam negeri semua negara anggota.
Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak kudeta militer tahun 2021, yang memicu aksi-aksi protes massal dan tindakan keras militer yang mematikan.
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (6/9/2023), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah melakukan upaya yang sia-sia untuk meredakan krisis ini, dengan lima poin rencana perdamaian yang telah disepakati dengan para jenderal, tak terlaksana dan junta menolak untuk terlibat dengan lawan-lawannya.
Pada KTT ASEAN di Jakarta yang digelar pada hari Selasa (5/9), para pemimpin ASEAN meminta militer untuk "mengurangi kekerasan dan menghentikan serangan yang menargetkan warga sipil".
Tuan rumah Indonesia mengatakan "tidak ada kemajuan signifikan" dalam rencana tersebut.
Myanmar mengecam pernyataan ASEAN tersebut sebagai "tidak obyektif" dan "sepihak", dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Rabu (6/9) di media Global New Light of Myanmar.
Junta Myanmar menyerukan ASEAN untuk "secara ketat mematuhi ketentuan dan prinsip-prinsip dasar Piagam ASEAN, khususnya non-intervensi dalam urusan dalam negeri semua negara anggota."
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan kepada para wartawan pada Selasa (5/9), bahwa Myanmar yang terisolasi secara internasional tidak akan mengambil alih kepemimpinan ASEAN pada tahun 2026. Sebaliknya, Filipina yang akan memimpin.
Juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun mengonfirmasi kepada AFP bahwa Myanmar tidak akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2026, tanpa memberikan rinciannya.
